MISKIN PANGKAL BODOH

Ada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat percaya, salah satu hal yang akan mensejahterakan kaum perempuan adalah kesamaan hak. Kesetaraan gender masih menjadi salah satu agenda kelompok lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan kesejahteraan kaum perempuan. Memang banyak hal bisa menjadi penunjuk bahwasannya kaum permpuan masih menjadi warga kelas dua dalam negara Indonesia.

Sebetulnya kalau mau jujur hal ini juga turut dipengaruhi oleh budaya yang ada dan tumbuh dalam masyarakat sendiri. Bagaimana akan tumbuh kesadaran diri bahawa sesungguhnya kaum perempuan sama kedudukannya di mata hukum kalau tidak ada sosialisasi pemahaman semacam ini pada masyarakat yang paling bawah?

Dari data Kementrian Pemberdayaan Perempuan, saat ini jumlah perempuan buta aksara adalah 3 kali jumlah laki-laki yang juga buta aksara. Artinya kalau ada 100 laki-laki yang buta aksara maka ada 300 perempuan juga buta aksara. Bagaimana kita mengatasi permasalahan ini.

Jadi jangan kita bicara pemerataan pendidikan, atau sosialisasi pemahaman kesetaraan hak atau gender jika kenyataan hal paling mendasar saja belum terpecahkan. Ada pepatah yang mengatakan “Kebodohan adalah pangkal kemiskinan” Artinya orang-orang bodoh kelak akan menjadi miskin. Karena mudah di tipu atau di bodoh-bodohi.

Tapi bagaimana dengan pernyataan berikut: “Kemiskinan adalah awal kebodohan?” bagaimana mau pintar kalau tak punya uang? Kagaimana mau menjadi orang kaya kalau sekarang tidak ada fasilitas yang menjembatani perubahan kondisi ini di masyarakat? Bahkan tahun ke tahun jumlah masyarakat msikin selalu bertambah?

Herannya harta pejabat rata-rata naik. Kalau tidak percaya minta data ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebetulnya logikanya sederhana, tiap tahun harta mereka bertambah lantaran deposito berbunga, tiap tahun. Itu baru deposito, bagaimana dengan uang yang diputar dalam usaha? Sebuah Media Cetak hari ini (Rabu, 17 Januari 2007) memberitakan seorang mentri dan dua kawannya mantan pejabat dan mantan mentri punya usaha budi daya udang di Lampung seluas 13 Ha.

Kalau kita ikuti pemberitaan di media, hampir semua menginformaskan dalam masa ekonomi sulit yang mampu bertahan hanya Usaha Menengah dan Usaha Kecil (UMKM). Bahkan pemerintah jelas-jelas menginstruksikan untuk memfasilitasi UMKM agar bisa menjadi ujung tombak perekonomian.

Kekuatan UMKM, umumnya terletak pada karakter pengusahanya yang jujur. Dari data BRI, tingkat pengembalian pinjaman para pengusaha UMKM ini nyaris 100 %. Penguasah UMKM tidak ada yang suka “ngemplang”. Pengusaha UMKM ini masih mempercayai yang namanya harga diri. Mereka tidak mau menggunakan bantuan modal untuk macam-macam. Artinya bantuan yang mereka peroleh memang digunakan untuk perolehannya sesuai hasil verivikasi pihak bank. Tidak seperti para konglomerat yang meminjam banyak uang digunakan untuk foya-foya dan tidak niat mengembalikan. Mengapa demikian karena untuk mendapatkan pinjaman tersebut, terlalu banyak uang pelicin yang dikeluarkan guna melicinkan keluarnya pinjaman tersebut. Jadi jangan heran, kalau koruptor susah di adili. Bagaimana mau di adili kalau di tangkapnya saja susah.

Setiap persoalan yang ada, selalu berkaitan dengan ekonomi. Atau kalau istilahnya anak gaul ”UUD-Ujung-ujungnya duit”. Semua berpangkal duit. Contohnya, saat negara sedang Tebar Bencana, pemerintah tidak sensitif dengan mengeluarkan PP NO: 37/2006 mengenai tunjangan DPRD yang berlaku surut sejak Januari 2006.

Untuk recovery Jogja pasca bencana, diperlukan sekitar rp. 700 M, Sedangkan untuk membayar tunjangan DPRD pemerintah harus mengalokasi 1,3 Trilyun. Fantastis kan? Lagi-lagi masyarakat di bodohi dengan pemberitaan media, dimana partai A menginstruksikan untuk menggunakan dana tersebut untuk mengatasi bencana di masing-asing daerah. Atau ada partai yang menolak meneria tunjangan tersebut. Namun tidak semua dan ini sangat berkesan sporadis. Artinya tindakan sendiri-sendiri itu tidak akan berdampak apa-apa. Rakyat semakin tersakiti.

Ketika akhirnya pemerintah dalam hal ini Presiden SBY merevisi PP No: 37/2006, Rakyat tak peduli tapi mereka yang mengaku anggota DPRD se Indonesia menjadi berang! Merasa berhak atas dana tersebut. Padahal ada hampir 60 % rakyat miskin yang nyaris tak makan..

Beberapa hari terakhir media memberitaan, harga bahan pokok merayap naik bahkan melebihi kenaikan menjelang hari raya. Ada apa ini? Mengapa kesusahan bangsa ini sama sekali tidak bisa diatasi bahkan sedikitpun tidak menunjukan tanda-tanda perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintah menindaklanjuti dengan melakukan operasi pasar beras.

Dalam hati aku berkomentar, mengapa pemerintah senang melihat rakyat menderita. Ratusan rakyat miskin antri berjam-jam dan akhirnya jatuh korban hanya untuk mendapatkan jatah operasi paar beras. Yang tetap saja harus di beli bukan gratis.


Para pedagang di Pasar Induk Cipinang enggan menjual beras Bulog, lantaran takut kesalahan birokrasi yang ujung-ujungnya akan berhadapan dengan KPK. Aku tidak heran, dalam satu kesempatan ketika mengunjungi beberpa daerah di Indonesia Timur, masyarakat di sana sedang mendemo bupati, karena jatar Raskin (Beras untuk warga miskin) di perjual belikan. Para pejabat daerah tanpa merasa berdosa mengcilkan karung-karung beras mejadi lembaran bergambar angka yang bisa di simpan di dompet.

Aku heran, mengapa pemerintah tidak pernah mau dengan optimal menggunakan jajaran yang ada. Gunakan perangkat desa sampai RT/RW dalam penjualan beras. Dengan begitu, pemerintah harus mempunyai data pasti keberadaan kantong-kantong kemiskinan. Lakukan seperti pada waktu pemilu, sertakan rakyat dalam melakukan fungsi kontrol. Karena siapapun tahu dalam terori manajemen hal yang paling sulit dilakukan adalah fungsi kontrol. Dengan melibatkan RT/RW minimal memngurangi jumlah dan panjang antrian. Sehingga korban jatuh juga bisa diminimalkan.

Aku heran, mengapa bangsa ini terus menerus di terpa bencana?

(Icha yang sedih di PHK tapi lebih sedih menyaksikan carut marut bangsa Indonesia)